Header Ads Widget

HADIR MELENGKAPI & REFERENSI

Jembatan Putus Akibat Banjir, Wabup Risnawanto : Segera Dibangun Kembali

Wabup Risnawanto Diskusi Bersama Masyarakat Koja Terkait Pembangunan Jembatan

HAROPAN, PASBAR
- Masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya (Koja) Kecamatan Kinali berharap perbaikan jembatan yang putus diterjang banjir beberapa waktu lalu segera diperbaiki. Harapan itu disampaikan oleh masyarakat Koja kepada Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto dalam pertemuan dan diskusi, pada Senin (11/3) di Kantor Wali Nagari setempat. 

Pertemuan dengan masyarakat itu juga dihadiri oleh Camat Kinali Saparuddin, Polsek, BPBD, Dinas PUPR, Bamus, pemuda, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait.

Dalam pertemuan, Wakil Bupati Risnawanto menyampaikan bahwa jembatan tersebut penting artinya bagi masyarakat Kinali pada umumnya dan masyarakat Koja khususnya. Karena merupakan akses jalan satu-satunya terutama dalam membawa hasil pertanian. Namun, karena robohnya akibat banjir maka perlu ditindaklanjuti langkah apa yang musti dilakukan.

"Kami pemerintah tidak tutup mata terhadap hal ini. Namun kita punya rencana anggaran untuk pembangunan jembatan ini yaitu anggaran gawat darurat. Setelah tanggap darurat kita tetapkan, maka langkah kongkret akan kita lakukan dengan membangun jembatan. Walaupun masyarakat sudah membangun jembatan darurat," katanya.

Wabup menambahkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas PUPR secara teknis untuk pembangunan tersebut. Ia juga berharap kepada masyarakat agar menjaga keutuhan jembatan. Karena setiap jembatan pasti memiliki tonase, sehingga tidak bisa melebihi beban.

Pihaknya akan merencanakan pembangunan dengan rangka baja dari pemerintah provinsi dengan tonase 16 ton. Dengan istilah jembatan bailey sehingga nanti di tahun 2025 akan diganti dengan pengadaan.

"Karena bencana datangnya tidak terduga, anggaran tahun ini sudah kita ketuk. Namun, kita harus berupaya untuk menanggulangi ini dengan jembatan rangka baja ini atau istilah jembatan bailey dari pemerintah provinsi," jelasnya.